EVALUASI PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHATERAAN SOSIAL (DTKS) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN CIREBON

• Kategori : Skripsi
• Penulis : ANJOYO
• Identitas : 170221002
• Abstrak :
  

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Data Terpadu Kesejhteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Cirebon, sejauh mana Komitmen instansi-instansi terkait mengikuti tahapan-tahapan pengelolaan DTKS. Permasalahan dalam pelaksanaan Pengelolaan DTKS merujuk pada tahapannya sesuai dengan ketentuan Peratuturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu KEsejahteraan Sosial, ada 4 (Empat) yaitu Pendataan, Verifikasi dan Validasi, Penetapan dan Penggunaan. Masalah Pendataan yang dimaksudkan sebagai data awal (prelist) bahan Verifikasi dan Validasi tidak dilakukan, padahal ini kunci dimana yang Orang-orang yang akan di Verifikasi dan Validasi sudah di filter terlebih dahulu dengan kriteria kemiskinan; sementara masalah dalam Verifikasi dan Validasi adalah tidak diladakanya Bimbingan Teknis, Tidak dilibatkannya BPS, Pihak Kecamatan tidak di perankan, waktu yang singkat, Ketidakjelasan Honor Petugas Penginput Data (Puskesos) ini berakibat pada kualitas DTKS yang di input; masalah di Penetapan hampir tidak ada hanya kepastian rilis data saja dari Kementerian Sosial atau Pusat Data Informasi Kesejahteraan Sosial (PUSDATIN KESOS) berapa hari setelah dilaporkan; dan masalah Penggunaan, Pemerintah Kabupaten Cirebon belum menggunakan data DTKS hasil Verval yang dilakukan berkesinambungan, padahal tidak semua Rumah Tangga yang terdaftar di DTKS menerima bantuan sosial (PKH/BPNT/KIS/KIP) dari Pemerintah Pusat. Hasil penelitian menunjukan belum sempurnanya tahapan-tahapan Verifikasi dan Validasi DTKS dilalui dengan baik dan benar, sehingga menghasilkan kualitas DTKS yang belum mengcover semua warga miskin. Kata Kunci : Komitmen pendataan DTKS yang baik, akan menurunkan angka kemiskinan.

Preview