Perlindungan Konsumen Melalui Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

• Kategori : Skripsi
• Penulis : Urip
• Identitas : 200811144 - Ilmu Hukum
• Abstrak :
  

  Secara faktual bahwa sengketa konsumen akan selalu ada dalam kehidupan sehari-hari, dalam proses penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan dua jalur yaitu penyelesaian menggunakan jalur litigasi (melalui pengadilan) dan non litigasi di mana penyelesaiannya dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan cara mediasi, konsolidasi dan abritase. Tugas pokok Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sesuai dengan undangUndang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Adapun fungsi BPSK tersebut, menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bersifat independen, bebas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah dan tidak berada dibawah structural dari satu Departemen atau lembaga pemerintah, sehingga majelis BPSK didalam menjalankan tugas dan wewenangnya, mempunyai kebebasan dan kemerdekaan penuh untuk mengambil suatu keputusan dalam menyelesaikan sengketa konsumen secara objektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan yuridis empiris. Penulis melakukan penelaahan literatur hukum seputar perlindungan konsumen serta penyelesaian sengketa konsumen terhadap undangundang perlindungan konsumen yang kemudian dikumpulkan dan diklasifikasikan dengan catatan secara rinci, sistematis dan terarah mengenai dokumen/kepustakaan. BPSK merupakan badan penyelesaian sengketa yang dibentuk pemerintah guna untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Salah satu tugas dan wewenang yang diberikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) kepada BPSK ialah untuk melakukan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Penelitian ini menggunakan Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data primer berupa wawancara dengan pihak BPSK Kota Sukabumi, sedangkan Data sekunder terbagi menjadi tiga yaitu: Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder Dan Bahan non hukum. Melalui penelitian kualitatif, maka dihasilkan data penelitian yang berupa kata-kata/deskriptif. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis untuk menemukan kesimpulan atas kesesuaian penerapannya. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen , BPSK, Sengketa Konsumen

Preview