IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA TENTANG MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI

• Kategori : Skripsi
• Penulis : Luthfi Khaifa
• Identitas : 200811130 - Ilmu Hukum
• Abstrak :
  

  Peraturan undang-undang yang mengatur tentang berapa lama kepala desa menetap ada di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.Tetapi terdapat perbedaan pokok antara Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 dan peraturan tentang desa sebelumnya. Contohnya, dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah bertujuan untuk mengatur masyarakat hukum adat sesuai dengan amanah konstitusi pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-2, yang menyatakan bahwa desa atau entitas lain memiliki hak untuk mengatur mereka sendiri, Bahkan ada kemungkinan desa adat berkembang di luar desa administratif. Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa merupakan peraturan terbaru yang diharapkan dapat memberikan perubahan yang besar di tingkat desa. Undang-undang nomor 3 tahun 2024 memiliki isi yang sangat berbeda dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau penelitian kepustakaan. Pendekatan yuridis normatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan masa jabatan kepala desa yang lebih panjang dapat memberikan kontribusi pada stabilitas pemerintah desa dan keinginan program-program desa. Namun di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan seperti potensi oligarki di tingkat lokal dan pengurangan partisipasi demokratis. Implementasi Undang-Undang Desa ini, jika disertai dengan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang memadai, dapat memperkuat otonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kata kunci : Undang-Undang Desa, masa jabatan kepala desa, otonomi desa, desentralisasi.

Preview