PERAN PEMERINTAH DESA MUNDUPESISIR DALAM PENGEMBANGAN WISATA BAHARI BERKELANJUTAN

• Kategori : Skripsi
• Penulis : Solikhin
• Identitas : 210221061 - Ilmu Pemerintahan
• Abstrak :
  

  Abstrak Pengembangan wisata bahari berkelanjutan merupakan salah satu strategi utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Indonesia, khususnya di Desa Mundupesisir, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Desa ini memiliki potensi alam yang melimpah, seperti ekosistem mangrove, yang dapat menjadi daya tarik wisata bahari. Namun, pengelolaan yang belum optimal sering kali mengakibatkan degradasi lingkungan dan ketidakmerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa Mundupesisir dalam pengembangan wisata bahari berkelanjutan, termasuk aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan keterlibatan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 10 informan kunci, meliputi kepala desa, anggota BPD, pelaku usaha wisata, dan masyarakat nelayan, serta observasi lapangan selama tiga bulan. Data sekunder bersumber dari dokumen desa, laporan Dinas Pariwisata Kabupaten Cirebon, dan literatur terkait konsep wisata berkelanjutan berdasarkan prinsip Triple Bottom Line (ekonomi, sosial, dan lingkungan). Analisis data dilakukan secara triangulasi untuk memastikan validitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Mundupesisir berperan aktif dalam perencanaan melalui Musyawarah Desa (Musdes) untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang mengintegrasikan wisata bahari. Dalam pelaksanaan, desa telah membangun infrastruktur dasar seperti jalur trekking pantai dan pusat informasi wisata, serta memfasilitasi pelatihan bagi homestay dan pemandu lokal. Namun, peran pengawasan masih lemah, terutama dalam mitigasi dampak lingkungan seperti pencemaran sampah plastik dan overfishing akibat lonjakan wisatawan. Keterlibatan masyarakat relatif tinggi melalui kelompok sadar wisata (Pokdarwis), tetapi terhambat oleh kurangnya dana dan koordinasi dengan pihak eksternal seperti pemerintah kabupaten. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa peran Pemerintah Desa Mundupesisir telah berkontribusi positif terhadap pengembangan wisata bahari berkelanjutan, meskipun masih perlu peningkatan dalam aspek regulasi dan monitoring lingkungan. Saran yang diajukan meliputi penguatan kerjasama dengan LSM lingkungan, penerapan sertifikasi ekowisata, dan alokasi anggaran khusus untuk restorasi ekosistem bahari. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi desa- desa pesisir lainnya dalam mewujudkan pariwisata yang inklusif dan ramah lingkungan. Kata kunci: Pemerintah Desa, Wisata Bahari, Berkelanjutan,

Preview