Implementasi Kebijakan Program Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Kasus Desa Ciangir Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan)

• Kategori : Skripsi
• Penulis : LIGAR ARUM MAYARETNA
• Identitas : 210221110 - Ilmu Pemerintahan
• Abstrak :
  

  Ligar Arum Mayaretna. 210221110. “Implementasi Kebijakan Program Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Kasus Desa Ciangir Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan)”. Pembimbing 1 : H. Subhan, Drs., M.Si. Pembimbing 2: H. Agus Rianto, S.Sos., M.Si ABSTRAK Pembangunan merupakan proses berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan desa menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki kualitas hidup, serta mengurangi tingkat kemiskinan. Upaya peningkatan kesejahteraan dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasat, pengembangan potensi lokal, pembangunan infrastruktur, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam rangkat percepatan pembangunan desa, pemeirntah mengeluarkan kebijakan stategis melalui Program Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan Program Dana Desa serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Ciangir, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan. Metode yang digunakan adalah kualitataif, dengan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian mengacu pada 4 dimensi teori Van Meter dan Van Horn, yaitu ukuran dasar dan tujuan kebijakan, sumber kebijakan, karakteristik badan pelaksana, serta komunikasi organisasi dan kegiatan pelakasana. Informan penelitian terdiri dari 12 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa berkaitan dengan 4 dimensi sudah diterapkan dengan baik sehingga implementasi kebijakan program Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur desa sudah terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan pembangunan desa. Namun, pada dimensi komunikasi organisasi dan kegiatan pelaksana, seluruh indikator belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukan oleh masih rendahnya penyampaian informasi kepada masyarakat, kurangnya keterlibatan masyarakat, serta lambatnya respons perangkat desa terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Faktor pendukung pelakasanaan kebijakan kemampuan perangkat desa dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan adanya kerja sama yang baik antar perangkat desa. Sedangkan, faktor penghambat implementasi program kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Dana Desa, Pembangunan Desa.

Preview