Relasi Pemerintah Daerah Dan DPRD Pada Perumusan Kebijakan Tata Ruang Wilayah Di Kabupaten Cirebon

• Kategori : Skripsi
• Penulis : Asarotun Kamilah
• Identitas : 210221088 - Ilmu Pemerintahan
• Abstrak :
  

  RELASI PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD PADA PERUMUSAN KEBIJAKAN TATA RUANG WILAYAH DI KABUPATEN CIREBON Asarotun Kamilah – Universitas Muhammadiyah Cirebon, Program Studi Ilmu Pemerintahan Email: asarotunkamilah@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini membahas relasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Cirebon dalam perumusan kebijakan Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sebagai implementasi prinsip trias politica, eksekutif (Bupati beserta perangkat daerah) dan legislatif (DPRD) memiliki kedudukan sejajar dan bersifat kemitraan dalam proses penyusunan regulasi. RTRW Kabupaten Cirebon mengalami beberapa kali penyesuaian, dari Perda No. 17 Tahun 2011 tentang RTRW 2011–2031, kemudian direvisi menjadi Perda RTRW 2018–2038, hingga ditetapkannya Perda No. 6 Tahun 2024–2044. Perubahan ini dipengaruhi oleh dinamika pembangunan, termasuk masuknya Cirebon dalam kawasan strategis Rebana Metropolitan yang diproyeksikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Penelitian dilakukan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon dan DPRD Kabupaten Cirebon. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pola interaksi, koordinasi, dan peran masing-masing lembaga dalam proses legislasi kebijakan tata ruang. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas hubungan eksekutif dan legislatif dalam menghasilkan kebijakan daerah yang transparan, partisipatif, serta berkelanjutan, sehingga mampu menjawab tantangan pembangunan wilayah dan kepentingan masyarakat Kabupaten Cirebon. Kata kunci: Pemerintah Daerah, DPRD, Relasi Eksekutif-Legislatif, Tata Ruang Wilayah, Kabupaten Cirebon.

Preview