Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Menggunakan Sistem Cash On Delivery

• Kategori : Skripsi
• Penulis : Faizar Noor Rohman
• Identitas : 210811009 - Ilmu Hukum
• Abstrak :
  

  ABSTRAK Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Elektronik Menggunakan Sistem Cash on Delivery (CoD) Faizar Noor Rohman1 , Siti Alisah2 , Omang Suparman3 Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhamadiyah Cirebon1 Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhamadiyah Cirebon2 Latar Belakang: Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik menggunakan sistem Cash on Delivery. Latar belakang penelitian karena banyak terjadinya kasus pembelian barang yang tidak sesuai dengan apa yang di tawarkan pihak penjual di e-commerce. Serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perlindungan hukum apabila terjadi kasus pembelian barang yang tidak sesuai yang dipesan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam transaksi di e-commerce serta menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh bagi konsumen jika hak-hak dirugikan dalam transaksi elektronik dan untuk mengetahui apakah perjanjian jual beli online adalah sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metodologi: Metode penelitian menggunakan normatif empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya, sedangkan analisis bahan hukum adalah deskritif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran mendetail, terstruktur, dan komprehensif mengenai semua aspek yang terkait dengan perlindungan hukum konsumen dalam transaksi jual beli melalui elektronik. Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektroni (UU ITE), dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 1313 dan 1320 KUHP Perdata tentang perjanjian online KUHP Perdata. Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online di Polresta Cirebon diketahui bahwa penegakan hukum dilakukan oleh Polresta Cirebon terhadap pelaku judi Online dengan cara preventif dan represif, akan tetapi kasus judi Online yang dilakukan oleh pelaku diproses menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan hambatan yang dihadapi adalah anggota kepolisian Polresta Cirebon masih kurang, sulitnya menemukan barang bukti, alamat website berada di luar negeri yang melegalkan judi Online , rekening bank pelaku selalu berganti-ganti, dan faktor biaya dalam memanggil saksi ahli. Saran: Bagi Konsumen agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi di e- commerce, mengingat antara konsumen dan pelaku usaha tidak saling bertatap muka dan tidak saling mengenal, maka tindak kecurangan dari pelaku usaha yang tidak beritikad baik akan lebih mudah muncul. Karena itu perlu sikap teliti serta waspada dari konsumen dalam melakukan kesepakatan dalam bertransaksi di e-commerce. Bagi pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan wanprestasi guna memperoleh keuntungan yang berlebih. Pelaku usaha juga hendaknya memberikan informasi yang detik, transparan dan sejelas-jelasnya kepada konsumen atas produk barang atau jasa yang ditawarkan dan memiliki itikad baik dalam melakukan jual beli dalam e- commerce mengingat sebelumnya pembeli tidak melihat barang yang ditawarkan secara langsung. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, E-Commerce, Transaksi Elektronik. Kepustakaan : 60 pustaka (2010-2025)

Preview