Pertanggungjawaban Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

• Kategori : Skripsi
• Penulis : Abir Rahmani
• Identitas : 210811036 - Ilmu Hukum
• Abstrak :
  

  ABSTRAK Abir Rahmani 2025. Pertanggung Jawaban sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia. Dibawah bimbingan Bapak Omang Suparman, S.H. M.H. sebagai Pembimbing I dan Dr. Siti Alisah, S.H., M.H.I. sebagai Pembimbing II. Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan terorganisir yang terus berkembang dengan berbagai modus operandi yang semakin kompleks dan sulit terdeteksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua hal utama, yaitu: pertama, modus operandi yang digunakan oleh pelaku TPPO di Indonesia, dan kedua, efektivitas sanksi pidana yang dijatuhkan dalam menjawab rasa keadilan, baik bagi korban maupun masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi TPPO di Indonesia meliputi perekrutan dengan tipu daya, pemalsuan dokumen, hingga eksploitasi secara fisik dan psikis terhadap korban, terutama perempuan dan anak. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup melalui Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007, dalam praktiknya sanksi pidana yang dijatuhkan masih belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Faktor seperti ringannya hukuman, rendahnya tingkat pemidanaan, serta minimnya perlindungan dan pemulihan korban menjadi hambatan utama dalam menciptakan efek jera dan keadilan yang seimbang. Oleh karena itu, diperlukan reformasi penegakan hukum yang lebih tegas dan berperspektif korban agar TPPO dapat diberantas secara efektif. Kata kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang, Modus Operandi, Sanksi Pidana, Keadilan, Indonesia.

Preview