IMPLIKSI PBB DENGAN SERTIFIKAT YANG BELUM DI SPLIT TERHADAP DEVELOPER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PAJAK

• Kategori : Skripsi
• Penulis : Puput Salamah
• Identitas : 210811074 - Ilmu Hukum
• Abstrak :
  

  IMPLIKASI PBB DENGAN SERTIFIKAT YANG BELUM DI SPLIT TERHADAP DEVELOPER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PAJAK Puput Salamah Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon Email: Puputmommy83@gmail.com ABSTRAK: Penelitian ini menganalisis tanggung jawab pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tanah yang belum dilakukan pemecahan sertifikat (belum di-split) dan masih tercatat atas nama developer. Dalam praktiknya, developer sering mengalihkan unit properti kepada pembeli meskipun sertifikat induk belum dipisah, sehingga Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tetap mencantumkan developer sebagai subjek pajak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah regulasi perpajakan dan pertanahan, termasuk UU No. 1 Tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa developer tetap berkewajiban membayar PBB hingga proses split sertifikat dan pembaruan data wajib pajak dilakukan. Ketidaksinkronan antara sistem pertanahan dan perpajakan menyebabkan ketidakpastian hukum, sengketa tanggung jawab, dan potensi kerugian bagi pembeli maupun pemerintah daerah. Penelitian merekomendasikan integrasi data BPN–Bapenda, peraturan daerah terkait batas waktu pemecahan sertifikat, serta penguatan klausul PPJB sebagai perlindungan hukum bagi konsumen. Kata Kunci: PBB, developer, sertifikat induk, pajak daerah, hukum pajak.

Preview