PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN CIREBON ( Studi atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum )

• Kategori : Skripsi
• Penulis : Santy Octaviyana
• Identitas : 190811016
• Abstrak :
  

  Octaviyana, Santy. 2023. Penegakan Hukum Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Cirebon ( Studi atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon. Dibawah bimbingan Nur Rahman, S.H.I.,M.H., (Pembimbing I) Dr.Siti Alisah, S.H.,M.H.I (Pembimbing II). Kata Kunci : Penegakan hukum, Peraturan Daerah, minuman beralkohol, Kabupaten Cirebon Pada dasarnya permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat dapat menganggu ketertiban dan keamanan yang ada. Dari sekian banyak masalah yang dihadapi oleh negara ini, salah satunya yang menjadi perhatian khusus dari pemerintah adalah masalah minuman keras yang masih banyak di temukan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam Perda ini yang menjadi subjek adalah orang dan badan usaha yang melakukan peredaran minuman beralkohol. Tujuan pada penelitian ini ialah untuk mengetahui upaya penegakan hukum serta kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum terhadap per edaran minuman beralkohol. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana upaya penegakan hukum dan kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum terhadap peredaran minuman beralkohol berdasarkan Perda Kabupaten Cirebon No. 4/2021 Perubahan atas Perda No. 7/2015 tentang ketertiban umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif, dari hasil penelitian dapat disimpulkan penegakan hukum peredaran minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum belum maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan banyak nya oknum pelaku usaha minuman beralkohol yang tidak memiliki izin usaha dan tidak mengetahui bahwa Kabupaten Cirebon memiliki kebijakan mengenai ketertiban umum. Faktor penghambat atau kendala yang dihadapi adalah tidak memiliki sanksi pidana untuk memberikan efek jera terhadap oknum pelaku usaha, minim nya Anggaran yang diterima oleh Satpol PP dan Adanya campur tangan oknum aparat penegak hukum dalam peredaran minuman beralkohol.

Preview